Dana Talangan Haji

Menyambung postingan sebelumnya tentang tabungan haji, beberapa lembaga keuangan syariah (LKS) juga memiliki produk Pembiayaan Talangan Haji. Pembiayaan ini merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh seat. Apa keuntungan jika kita menggunakan produk ini? Keuntungannya adalah memotong waktu tunggu keberangkatan haji. Bedanya dengan tabungan biasa adalah : jika dengan tabungan biasa kita baru bisa dapat seat setelah tabungan kita mencapai nilai setoran untuk bisa didaftarkan (tahun 2013 Rp 25.500.000); nah jika dengan dana talangan, kita dipinjami LKS terlebih dahulu untuk didaftarkan ke SISKOHAT. Namun setahu saya, pinjamannya ini harus dilunasi dalam waktu yang lumayan cepat (1-3 tahun).

Maslahat jika produk ini digunakan adalah mendorong umat islam untuk berangkat haji. bagaimana tidak, banyak orang yang sebenarnya mampu berhaji tetapi kadang masih ‘sayang menyetorkan –misal- Rp 25 jutanya sekarang sementara berangkatnya masih –misal- 10 tahun lagi. Sementara jika menggunakan produk talangan ini, mereka hanya perlu setor –misal- 5 juta, bisa berangkat sama-sama 10 tahun lagi. Bukankah sisanya yang 20 juta bisa mereka gunakan terlebih dahulu untuk investasi atau apa.

Dewan syariah MUI sudah memfatwakan halalnya pembiayaan talangan haji ini, dengan beberapa ketentuan, intinya:

  1. Dalam pengurusan haji, LKS memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan prinsip ijarah (sewa).
  2. Apabila diperlukan, LKS bisa menalangi dengan akad qardh (pinjaman)
  3. Jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Beberapa waktu lalu saya pernah baca di –ehm lupa, dicari2 tidak ketemu, internet yang pasti- tentang beberapa hal.. oh maaf kalau ini tidak berdasar. Jadi dalam pengurusan dana talangan haji ini terjadi dua akad, yang pertama qardh (pinjaman), yang kedua ijarah (sewa, dalam hal ini sewa ‘amal, sewa tenaga pengurusan haji). Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menggabungkan dua akad. Tetapi dalam hal akad qardh dan ijarah, dikatakan semua ulama melarangnya. Namun perlu kita ingat lagi, bagian ini sudah lolos MUI.

Kemudian dari sisi imbalan jasanya. Di poin 3 ketentuan DS MUI, bisa disimpulkan bahwa : imbalan jasa (ujrah) itu dikenakan atas pengurusan haji (akad ijarah), BUKAN karena pinjamannya (akad qardh). Maka besarnya ujrah tidak boleh tergantung besaran pinjaman. Kalau besar ujrah tergantung pinjaman, maka jatuhnya bunga (riba). Ilustrasinya : misal setoran yang diperlukan 25 juta, si A sanggup membayar dulu 5 juta, berarti LKS meminjaminya 20 juta. Sementara si B mau membayar 10 juta, maka LKS meminjaminya 15 juta. Ujrah yang dikenakan si A dan si B ini harus tetap sama, misalnya sama-sama 2 juta, tidak boleh ujrah si A lebih besar dari si B. Maka yang perlu diperhatikan dalam memilih LKS adalah apakah LKS tersebut sudah benar dalam melaksanakan ketentuan ini.

Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Mau memanfaatkan produk ini atau tidak, kembali ke keyakinan masing-masing.

pict taken from here

Advertisements

14 thoughts on “Dana Talangan Haji

      1. Tergantung latar belakang orang tersebut yang menolaknya, misalnya [1] sudah memiliki dana dan memenuhi persyaratan minimum; atau [2] cuma alasan saja untuk tidak berangkat haji.

  1. di satu sisi, dana talangan tersebut memang memberikan banyak kemudahan, ya memotong waktu tunggu salah satunya.
    dulunya juga saya ingin menggunakan kemudahan tersebut, tetapi kemudian saya urungkan. saya hanya membuka tabungan haji.
    secara pibadi saya kurang sregnya seperti ini….

    misal saya pake talangan haji… bulan ini, maka saya sudah dapatprosi untuk berangkat 2020 misalnya. lalu selama dua tahun, saya melunasi pinjaman yang diberikan bank.

    di bulan agustus, mbak ute udah nyetor langsung 25.500.000 itu artinya sudah bisa diproses kursi keberangkatannya. kemungkinan akan berangkat di tahun 2022.

    padahal, di bulan agustus, saya belum melunasi pinjaman saya, tetapi saya sudah bisa berangkat duluan…. jadi ada sisi ketidakadilan.

    selanjutnya, biaya administrasi tersebut atau ujrah, dari hasil obrolan saya dengan marketing salah satu bank syariah di sini harus dibayar nasabah beberapa kali, bukan hanya sekali, tergantung berapa lama pelunasannya yang dibayar sekali dalam setahun dan jumlahnya semakin kecil setiap tahunnya.

    wallaahu a’lam.

      1. antrian memang tidak terganggu. cuma yang mampu dan langsung setor, akan masuk antrian di belakang yang kurang mampu tp menggunakan dana talangan.

        saya juga kurang tahu detilnya… itu di atas cuma analisa kasar aja 😀

    1. Terimakasih, saya barusan menyimak tulisan mas Rifki.

      Tambahan lagi.
      Alasan ke [4] adalah karena mereka hati-hati (atau takut) dengan sistem riba. Salah satu indikator ketakwaan adalah hati-hati.

      Memang kalau dipertimbangkan lebih dalam, kerusakan sistem riba ini (bila terbukti riba) membuat mereka yang “mampu” dan tidak mengikuti sistem dana talangan ini jadi mundur antriannya. Sebab antriannya digeser oleh mereka yg “sesungguhnya belum mampu” namun dapat kemudahan dana talangan sehingga lebih disegerakan oleh sistem. Ditambah adanya faktor kuota, antrian normal jadi makin panjang.

      Apakah sistem ini riba atau bukan, perlu fatwa dari MUI. Saya yang awam ini tidak mempunyai kompeten tentang halal/haramnya dana talangan ini.
      Semoga tidak menjadi polemik yg berkepanjangan.

      1. Tambahan:

        Kenapa Dewan Syariah MUI perlu mengkaji-nya lagi? karena saya baca di Harian Kontan, Kemenag meng-haram-kannya. Itulah kenapa saya bilang polemik dalam komentar di atas, karena 2 institusi tsb belum mempunyai kesamaan pandangan.

        http://keuangan.kontan.co.id/news/kini-produk-dana-talangan-haji-haram

        quote berita:
        “Polemik boleh tidaknya perbankan syariah menyediakan produk dana talangan haji berakhir sudah. Kementerian Agama (Kemnag) resmi melarang perbankan syariah menjajakan layanan ini ke masyarakat.

        Kemnag beranggapan, naik haji hanya bagi mereka yang mampu. Sementara calon haji yang menggunakan dana talangan haji belum memiliki kemampuan secara ekonomi naik haji. …. dst”

        1. Kalo yg pro dana talangan, menjawab anggapan Kemnag dengan alasan : sebenarnya mereka yg mau talangan udah mampu, cuma sayang kalo ngasihnya bres sekarang, kalo dicicil kan bisa buat invest dulu.

          yasudahlah, nice info, pak

          1. Betul, bisa jadi alasannya demikian, secara hitung-hitungan ekonomis-nya bisa diterima.

            Namun demikian, ada baiknya kalau berpegang teguh pada fatwa para ulama, kemudian sami’na wa atho’na.
            Sayangnya 2 institusi keagamaan yg berwenang memberikan fatwa yg berseberangan.
            Jadi, kembali ke keyakinan dan niat masing-masing.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s